Kementerian BUMN meminta perusahaan operator telekomunikasi pelat merah, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) untuk mempertimbangkan posisi utang PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) terkait rencana merger Flexi-Esia.
Hal tersebut disampaikan Menteri BUMN Mustafa Abubakar saat ditemui wartawan seusai rapat kerja gabungan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2010).
Rencana merger Flexi-Esia merupakan wewewang Telkom. Sementara dari posisi BUMN, hal tersebut bukanlah prioritas utama pihaknya. "Kami belum melihat sesuatu yang prioritas sekali. Kami belum melihat urgensi itu. Karena masih sangat penjajakan awal," ujarnya.
Mustafa melanjutkan saat ini BUMN masih menunggu hasil penjajakan yang sedang dilakukan pihak Telkom maupun Bakrie Telecom.
"Apakah disepakati atau tidak. Itu merupakan aksi korporasi dan hasil mereka yang nanti menjajaki, baru dilaporkan kepada kami. Sesudah mereka presentasikan, baru kita tentukan arahnya kemana. Masih terbuka untuk segala peluang. Ini adalah domainnya korporasi," ujarnya.
Telkom telah mengabari Kementerian BUMN terkait aksi korporasi tersebut melalui surat tertulis. Maklum, BUMN merupakan pemilik saham mayoritasnya.
Sementara ketika dikonfirmasi mengenai posisi utang Bakrie Telekom saat ini, Mustafa menyatakan, hal tersebut akan menjadi pertimbangan. "Kalau masalah utang itu, lepas masalah jadi tidaknya, tapi itu pasti akan menjadi pertimbangan oleh Telkom. Tidak mungkin mau menerima limpahan utang dari mitranya. Logika bisnis menyatakan nggak mungkin," ujarnya.
Kendati demikian, Kementrian BUMN memasrahkan urusan merger ini kepada pihak Telkom seutuhnya, tanpa memberi batas waktu. "Kami beri kesempatan dulu kepada Telkom, jika itu membawa keuntungan dan memperkuat posisi bisnisnya, kita akan bisa dukung. Tapi kalau masih belum memungkinkan memberi nilai tambah kepada mereka itu tidak mudah," pungkasnya.(ade/okz)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar